Monday, April 14, 2008

Indonesia, Negara Sejahtera?

Oleh Rizki Setiawan

Mahasiswa Sosiologi Pembangunan 2003, Koordinator DKS

Siapa saja yang termasuk Warga Negara Indonesia baik pengangguran maupun orang yang sudah memiliki pekerjaan mendapatkan pendapatan dasar (misalnya dalam rupa uang bulanan dari Negara?

Pendapatan dasar merupakan alat bagi setiap warga negara untuk mencapai kedaulatan yang utuh dan setara dalam bidang politik dan sosialnya. Pendapatan dasar juga sekaligus merupakan bukti kongkrit terlaksananya tugas dan tanggung jawab negara dalam menyediakan dan menjamin kedaulatan tersebut bagi rakyatnya. Pendapatan dasar juga berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk memperluas kapabilitasnya untuk dapat mewujudnyatakan keinginannya.[1]

Meskipun begitu, terdapat kesulitan dalam menetapkan pendapatan dasar. Karena dengan diberikannya pendapatan dasar ini secara universal maka secara otomatis akan terjadi inflasi. Dengan peredaran uang yang terlalu banyak di pasar, nilai mata uang akan merosot dan harga-harga barang akan naik. Hal ini akan menyebabkan besaran pendapatan dasar harus selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar. Dengan itu pemerintah juga harus mampu menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh pemberian pendapatan dasar.

Selain itu juga dengan pemberian pendapatan dasar secara universal, kesenjangan sosial, jarak antara yang miskin dengan yang kaya akan tetap lebar. Kemudian pencetus gagasan ini juga menjawab bahwa memang pendapatan dasar bukan untuk mengurangi kesenjangan sosial melainkan hanya untuk memperluas kapabilitas warga.

Mana yang lebih tepat? Memberi subsidi pendidikan kepada keluarga ataukah menyediakan akses pendidikan yang makin luas dan murah?

Dalam menentukan hal ini, digunakan konsep berfikir Sen dalam memandang kemiskinan; masyarakat menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, karena ruang kapabilitas mereka kecil. Bukan karena apa yang kita miliki. Jelasnya, kesejahteraan tercipta bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena aktivitas yang memungkinkan kita untuk memiliki sesuatu. Oleh karena itu perluasan kapabilitas harus memperhatikan dua aspek penting; kebebasan individual dan perbedaan kondisi individu.[2]

Memberi subsidi pendidikan kepada keluarga lebih tepat dibandingkan menyediakan akses pendidikan yang makin luas dan murah. Karena keluarga sebagai unit institusi sosial terkecil lebih mengetahui kebutuhan anggota keluarganya dibanding dengan negara yang terdiri dari bermacam karakteristik masyarakat. Pertama, pilihan tersebut merupakan cara untuk mengatasi kemiskinan, cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk memajukan dunia pendidikan formal. Dengan ini maka keluarga, dan bahkan individu harus diberi kebebasan untuk menggunakan dana subsidi tersebut untuk mewujudnyatakan keinginannya, menggunakannya untuk apa yang dibutuhkannya.

Pendidikan yang makin luas dan makin murah belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih, kondisi pendidikan formal saat ini tidak memadai untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera. Pendidikan formal telah terpisah dari dunia sosial, pendidikan telah menjadi komoditas untuk kepentingan pihak tertentu, terutama kapitalis. Ini terbukti dengan adanya dominasi bidang/ mata pelajaran tertentu pada dunia pendidikan. Selain itu pada saat ini terjadi, meminjam istilah S. Amin, hipertropi, yaitu sebuah keadaan dimana lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung masyarakat sesuai dengan tingkat pendidikannya. Contoh kongkrit di lapangan adalah lulusan sekolah menangah yang bekerja di pabrik hanya untuk melakukan pekerjaan yang hanya membutuhkan keahlian tertentu, misalnya mengelas, membungkus, memisahkan barang, menjahit, mengepel, mengamplas, maupun mengecat, yang kesemuanya itu tidak membutuhkan pendidikan formal. Karena pendidikan saat ini tidak berhubungan langsung dengan pasar, karena pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan pasar.

Apa hambatan terbesar Indonesia untuk menjadi Negara sejahtera?

Terdapat empat pilar utama negara kesejahteraan; social citizenship, full democracy, modern industrial relation systems, dan rights to education and the expansion of modern mass education systems. Keempat pilar itulah yang menentukan apakah sebuah negara bisa digolongkan sebagai sebuah negara kesejahteraan atau tidak.[3]

Sementara itu, saat ini terdapat banyak hambatan ketika Indonesia ingin menjadi sebuah negara kesejahteraan, diantaranya; tingkat perekonomian yang buruk; hutang banyak, pertumbuhan ekonomi rendah, tingkat ketergantungan terhadap lembaga donor tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, birokrasi yang tidak efisien, demokrasi yang baru tumbuh, moral elit politik yang bobrok, politik pragmatis, dan sederetan hambatan lain. Karena itu akan sulit menentukan mana hambatan yang paling besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera. Meskipun begitu, menurut saya yang menjadi hambatan utama Indonesia untuk menjadi negara sejahtera adalah pada persoalan berdemokrasi; minimnya virtue dalam kepolitikan Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi tembok penghalang Indonesia untuk membangun empat pilar negara sejahtera.

Virtue dalam bahasa Indonesia berati keutamaan dan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “moral excellence of a person”. Keutamaan dalam politik di sini dimaksudkan sebagai bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan bersama dikedepankan oleh seorang warga negara ketimbang kepentingan pribadi.[4]

Moral kepolitikan Indonesia terus mengalami degradasi mulai dari kepemimpinan Soeharto sampai saat ini. Ini dapat dilihat dari anggota DPR yang terus memperjuangkan tunjangan-tunjangan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperdulikan banyaknya persoalan yang mendera masyarakat, dan bahkan korupsi merajalela dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ini juga terlihat dari banyaknya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah acapkali hanya untuk menaikkan pamor, atau bahkan untuk memihak/ membela kepentingan pihak tertentu, bukan sebagai upaya untuk membawa Indonesia menuju kemajuan.

Kehidupan politik sekarang ini hanya berkisar pada perebutan kekuasaan, bukan bagaimana memangku kekuasaan itu untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Common good juga dapat diwujudkan salah satunya dengan menjauhkan diri dari sifat otoriterian rezim orde baru karena rezim ini telah mengikis sendi-sendi demokrasi sampai keakarnya, yang kemudian menjadikan masyarakat pesimis dan membisu seribu tindakan untuk bangkit.

Birokrasi Indonesia pun terkenal korup dan tidak efisien, maka ketika mengeluarkan kebijakan sosial akan memakan biaya yang besar. Otonomi daerah yang belum lama berkembang meskipun pada prinsipnya bertujuan bagus malah menimbulkan masalah baru, pemerataan korupsi, munculnya raja-raja di daerah, dan yang terparah adalah penjualan aset daerah untuk menggenjot APBD. Meskipun dalam peraturan mengenai otonomi daerah dirasa cukup jelas, masih terjadi tumpang tindih hak dan kewajiban antara pusat dan daerah. Sehingga hubungan birokrasi ini juga harus diselesaikan agar birokrasi lebih ramping, efektif, dan efisien.

Kemudian juga pada usaha untuk membangun pilar “modern industrial relation systems”; kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Nilai virtue sangat kental pada cita-cita pendirian Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945; perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Ini terus ditegakkan oleh pemerintahan Soekarno yang dengan tegas menolak semua “bantuan” dari lembaga donor maupun campur tangan negara lain dalam pemerintahan Indonesia. Namun saat ini semangat tersebut telah memudar; Indonesia menuju negara liberal; seluruh kegiatan perekonomian saat ini berada ditangan pasar. Ini terlihat jelas pada kebijakan migas, Indonesia sebagai negara penghasil minyak kewalahan dan terus menerus menaikkan harga minyak ketika harga minyak dunia melambung tinggi; minyak Indonesia telah menjadi tamu di negeri sendiri.

Pertumbuhan ekonomi saat ini cukup bagus, namun pemerataan ekonomi belum baik. Pertumbuhan ekonomi pun sering kali dilakukan dengan menjaring investor domestik maupun asing dengan kebijakan yang merugikan kepentingan buruh. Sedangkan tujuan dari negara kesejahteraan itu sendiri tentunya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Iklim investasi yang kondusif bukan satu-satunya faktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilihat dari geliat Argentina untuk melepaskan diri dari IMF maupun investor yang telah terbukti berhasil. Kemudian pemerintah Indonesia dalam UU No. 13 Tahun 2003 telah mengesahkan buruh kontrak dan buruh outsourching. Kebijakan ini diindikasikan telah ditunggangi kepentingan free rider, seperti Amerika, IMF, maupun World Bank. Kebijakan ini sangat tidak menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi buruh Indonesia. Buruh kontrak di Indonesia dibayar dengan murah, tidak mendapat asuransi, tidak mendapat pesangon jika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, dapat diganti kapan saja, tidak mempunyai hak cuti (misalkan cuti haid, melahirkan, sakit, dan lain-lain) dan yang paling parah hubungan kolektif pekerja telah dirubah menjadi hubungan individual; buruh kehilangan hak untuk berserikat.

Terakhir, menurut hemat saya sejauh ini pemerintah Indonesia tidak memiliki niatan untuk mendirikan negara sejahtera, dan bahkan terus menjauh menuju bentuk negara liberal. Perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, migas, transportasi, telekomunikasi telah diprivatisasi. Alih-alih menjaga kesejahteraan masyarakat pemerintah memberi Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi BBM, namun hanya bersifat temporer. Dana pendidikan yang ditingkatkan, namun dengan mengurangi subsidi lainnya dimana-mana. Semua dilakukan hanya untuk meningkatkan pamor untuk melanggengkan kekuasaan.


[1] Tony Doludea, Universal Basic Income dan Phrohesis, makalah diskusi di CTI

[2] ibid

[3] Darman Tribowo dan Sugeng Bahagijo (2006), Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta: Pustaka LP3ES.

[4] Daniel Hutagalung, “Virtue dalam Kepolitikan Indonesia”, Konstelasi P2D No 3 November 2007.

No comments: